BPHTB

Objek pajak apa saja yang tidak dikenakan BPHTB ?
· objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan
asas perlakuan timbal balik;
· objek pajak yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
· objek pajak yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas
badan atau perwakilan organisasi tersebut;
· objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak
atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
· objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
· objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk
kepentingan ibadah.
o Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan
guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan

Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk
mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan
untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.
o Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama
menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk
pengakuan hak oleh Pemerintah.
o Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan
yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik
tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya
untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa
imbalan apapun.
C. TARIF PAJAK (250304 )
1. Berapa besarnya tarif BPHTB ?
Tarif BPHTB adalah 5% (lima persen).
D. DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK (250304 )
1. Apakah dasar pengenaan BPHTB ?
Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu
a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar-menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
nilai pasar;
j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar;
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum
dalam Risalah Lelang.

Dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan
BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB.
o Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah
disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
o Dalam hal NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan belum ditetapkan,
besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Apa yang boleh dikurangkan dalam penghitungan BPHTB ?
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP
diberikan untuk setiap perolehan hak sebagai pengurang penghitungan BPHTB
terutang.
3. Berapa besarnya NPOPTKP ?
NPOPTKP ditetapkan secara regional (setiap kabupaten/kota) paling banyak
Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak
karena waris, atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau
satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri,
NPOPTKP regional paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
o Besarnya NPOPTKP ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP atas nama
Menteri Keuangan untuk setiap kabupaten/kota dengan mempertimbangkan
pendapat Pemda setempat.
o Ketentuan besarnya NPOPTKP diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 113
Tahun 2000.
4. Bagaimana cara menghitung BPHTB terutang ?
· BPHTB terutang = 5% x NPOP Kena Pajak;
· NPOP Kena Pajak = NPOP – NPOPTKP.
E. SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG (250304 )
1. Kapan saat BPHTB terutang dan harus dilunasi ?
Saat terutang dan pelunasan BPHTB untuk:
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, yaitu
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris;
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan
haknya ke Kantor Pertanahan;
e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta;
f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat
dan ditandatanganinya akta;
g. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal
ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau
kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang.
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;
i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan
peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak;
k. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal
ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta;
m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;
o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
2. Dimana tempat BPHTB terutang?
Tempat BPHTB terutang adalah wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang
meliputi letak tanah dan atau bangunan.
F. PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN (250304 )
1. Sistem apakah yang dipakai sebagai dasar pemungutan BPHTB ?
Sistem self assessment, dimana Wajib Pajak membayar BPHTB yang terutang
dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Bagaimana cara membayar BPHTB ?
BPHTB yang terutang dibayar ke kas negara melalui Bank/Kantor Pos Persepsi
BPHTB, yaitu Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank
Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (SSB).
3. Dalam waktu berapa lama SKBKB dapat diterbitkan ?
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang kurang
dibayar.
4. Berapa besarnya BPHTB terutang dalam SKBKB ?
BPHTB terutang dalam SKBKB adalah BPHTB terutang yang belum atau
kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua
persen) sebulan dari jumlah kekurangan BPHTB tersebut untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya
BPHTB sampai dengan diterbitkannya SKBKB dimaksud.
5. Dalam waktu berapa lama SKBKBT dapat diterbitkan ?
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan
data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKBKB.
6. Berapa besarnya BPHTB terutang dalam SKBKBT ?
BPHTB terutang dalam SKBKBT adalah BPHTB terutang yang belum atau
kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan BPHTB tersebut, kecuali Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
7. Bilamana STB diterbitkan ?
Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB) diterbitkan
apabila :
a. BPHTB yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB
sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
8. Berapa besarnya BPHTB terutang dalam STB ?
BPHTB terutang dalam STB akibat tidak atau kurang dibayar dan akibat salah
tulis dan atau hitung adalah BPHTB terutang yang belum atau kurang dibayar

ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari
jumlah kekurangan BPHTB tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak saat terutangnya BPHTB.
9. Bagaimana kedudukan STB dalam proses penagihan BPHTB ?
STB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak
sehingga penagihannya dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa.
10. Apakah dasar penagihan BPHTB ?
· Dasar penagihan BPHTB adalah SKBKB, SKBKBT, STB dan Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, maupun Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah BPHTB yang harus dibayar bertambah.
· Tata cara penagihan BPHTB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
11. Berapa lama jangka waktu pelunasan SKBKB, SKBKBT, STB dan Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, maupun Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah BPHTB yang harus dibayar
bertambah?
· BPHTB terutang dalam SKBKB, SKBKBT, STB dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, maupun Putusan Banding yang
menyebabkan jumlah BPHTB yang harus dibayar bertambah harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib
Pajak;
· Apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud
tidak atau kurang dibayar, dapat ditagih dengan Surat Paksa, yaitu surat
perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai
kekuatan sama dengan putusan pengadilan (parate executie).
G. KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN (250304 )
1. Apa saja yang dapat diajukan permohonan keberatan BPHTB ?
Yang dapat diajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak adalah:
a. SKBKB, yaitu surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah BPHTB
terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
b. SKBKBT, yaitu surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah
BPHTB yang telah ditetapkan;

c. SKBLB, yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran BPHTB karena jumlah BPHTB yang telah dibayar lebih besar
daripada BPHTB yang seharusnya terutang;
d. SKBN, yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah BPHTB yang terutang
sama besarnya dengan jumlah BPHTB yang dibayar.
2. Bagaimana tata cara permohonan keberatan BPHTB ?
· Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada
Kepala KPPBB dengan mengemukakan jumlah BPHTB yang terutang
menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang jelas, yaitu
didukung dengan data atau bukti bahwa jumlah BPHTB yang terutang atau
lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar;
· Menyampaikan permohonan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKBKB,
SKBKBT, SKBLB, atau SKBN; kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.
· Melampirkan foto kopi sebagai berikut :
o Fotocopy SSB
o Asli SKBKB/SKBKBT/SKBLB/SKBN
o Fotocopy Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak
Baru/Putusan Hakim
o Fotocopy KTP/ Paspor / KK /identitas lain
Ø Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai
Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
Ø Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat
Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan
melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut
bagi kepentingan Wajib Pajak.
Ø Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan,
Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi
dasar pengenaan BPHTB.
Ø Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar BPHTB dan
pelaksanaan penagihan.
3. Berapa lama jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan BPHTB ?
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima, harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan,
maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

4. Apa yang dapat disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum keputusan
keberatan BPHTB diterbitkan ?
Sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan, Wajib Pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
5. Apa bentuk keputusan keberatan ?
Keputusan Keberatan dapat berupa:
· menerima seluruhnya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam
pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan terbukti
kebenarannya.
· menerima sebagian, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam
pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan sebagian
terbukti kebenarannya.
· menolak, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan
keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan tidak terbukti
kebenarannya.
· menambah jumlah pajaknya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan
dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan,
mengakibatkan peningkatan jumlah BPHTB-nya.
6. Apa yang dapat dilakukan Wajib Pajak jika permohonan keberatannya
ditolak ?
· Wajib Pajak yang keberatannya ditolak dapat mengajukan banding ke
Badan Pengadilan Pajak (BPP).
· Permohonan dimaksud diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
7. Apa bentuk putusan Banding ?
Putusan Banding dapat berupa :
– menolak;
– mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
– menambah pajak yang harus dibayar;
– tidak dapat diterima;
8. Bagaimana sifat Putusan Banding ?
Putusan Banding oleh BPP bukan merupakan putusan final dan dapat diajukan
Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
9. Bagaimana jika Putusan Banding menerima sebagian atau seluruhnya ?

Apabila putusan banding menerima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan
pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal
pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran BPHTB sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.
10. Kepada siapa pengurangan BPHTB dapat diberikan ?
Pengurangan BPHTB dapat diberikan Wajib Pajak melalui permohonan karena:
a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek BPHTB,
atau
b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu,
atau
c. tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan
yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan.
H. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (250304 )
1. Dalam hal apa terjadi kelebihan pembayaran BPHTB ?
Kelebihan pembayaran BPHTB terjadi dalam hal :
a. BPHTB yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang;
b. BPHTB yang dibayar tidak seharusnya terutang;
c. permohonan pengurangan dikabulkan;
d. pengajuan keberatan atas ketetapan BPHTB dikabulkan seluruhnya atau
sebagian;
e. permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan seluruhnya
atau sebagian;
f. perubahan peraturan.
2. Bagaimanakah perlakuan atas kelebihan pembayaran BPHTB ?
Kelebihan Pembayaran PBB dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak (restitusi),
diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, atau disumbangkan kepada Negara.
3. Dalam jangka waktu maksimal berapa lama KPPBB harus memberikan
jawaban atas surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
BPHTB dimaksud ?
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dari
Wajib Pajak. Apabila dalam jangka waktu tersebut surat keputusan tidak
diterbitkan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan serta Kepala
KPPBB harus menerbitkan SKBLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

4. Apakah bentuk Surat Keputusan yang dapat diterbitkan atas
pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB ?
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan (sederhana dan
lapangan) menerbitkan:
· SKBLB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar daripada
jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang
tidak seharusnya terutang;
· SKBN, apabila jumlah BPHTB yang dibayar sama dengan jumlah BPHTB
yang terutang;
· SKBKB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah
BPHTB yang seharusnya terutang.
5. Kapan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan ?
Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKBLB, yaitu dengan
diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan BPHTB (SPMKB) oleh
Kepala KPPBB. Dalam hal Kepala KPPBB terlambat menerbitkan SPMKB,
maka Wajib Pajak diberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sampai
dengan diterbitkannya SPMKB dimaksud.
I. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BPHTB (250304 )
1. Bagaimana pengelolaan hasil penerimaan BPHTB ?
Hasil penerimaan BPHTB dibagi dengan perimbangan sebagai berikut :
– 20% (duapuluh persen) untuk pemerintah pusat yang selanjutnya
dikembalikan lagi secara merata ke setiap kabupaten/kota
– 16% (enambelas persen) untuk propinsi;
– 64% (enampuluh empat persen) untuk kabupaten/kota.
J. KETENTUAN BAGI PEJABAT (250304 )
1. Kapan Pejabat dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah
dan atau bangunan, menandatangani risalah lelang, menandatangani dan
menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah (SKPH),
mendaftar peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat ?
· Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta
pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB.

· Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB.
· Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan SKPH hanya
dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan dimaksud pada saat
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB.
· Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya
dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota pada saat Wajib
Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB.
2. Apa sanksi bagi PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang Negara yang
menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau
bangunan/risalah lelang tanpa adanya bukti pembayaran berupa SSB ?
Dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta
lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
3. Apa kewajiban PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang Negara ?
Melaporkan pembuatan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan atau
Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Direktorat
Jenderal Pajak (KPPBB setempat) selambat-lambatnya pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.
4. Apa sanksi bagi PPAT/Notaris yang tidak melaporkan pembuatan akta
pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ke KPPBB ?
Dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
5. Apa sanksi bagi Pejabat Pertanahan yang menandatangani dan
menerbitkan SKPH atau mendaftar peralihan hak atas tanah karena waris
atau hibah wasiat tanpa adanya bukti pembayaran berupa SSB ?
Dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Apa sanksi bagi Kepala Kantor Lelang Negara yang tidak melaporkan
pembuatan risalah lelang ke KPPBB ?
Dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Get a free blog at WordPress.com | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries dan komentar feeds.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: