JAKARTA,MINGGU-Di tengah pasar keuangan dunia yang tidak menentu, Mandiri Investasi mengalami peningkatan dana kelolaan reksa dana dari Rp 3,1 triliun pada awal 2008 menjadi Rp 6,6 triliun hingga September 2008 atau naik 112,9 persen. Demikian dikemukakan Direktur PT Mandiri Manajemen Investasi Andreas M Gunawidjaja, dalam siaran pers, Minggu (5/10).

Pertumbuhan itu sekaligus mendongkrak peringkat perusahaan pengelola reksa dana itu dari urutan ke sembilan menjadi ke tiga di Indonesia. Menurut Andreas, penyebab utama PT Mandiri Manajemen Investasi tidak terpengaruh oleh kekisruhan pasar keuangan dunia adalah perusahaan itu fokus berinvestasi pada surat-surat berharga (efek) yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

“Mayoritas total dana investasi Mandiri Investasi ditempatkan pada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang di dalam negeri,” ujarnya. Selain itu, kenaikan total dana kelolaan Mandiri Investasi dipicu tingkat kepercayaan investor yang tidak terpengaruh oleh goyahnya industri keuangan internasional.

Andreas menambahkan, saat ini Mandiri Investasi mengelola tiga produk reksa dana terproteksi yang memiliki penyertaan investasi pada surat berharga luar negeri. Namun, pihaknya tidak berinvestasi pada surat-surat berharga dengan produk acuan (underlying aset) yang menjadi penyebab krisis keuangan global saat ini, seperti sektor properti dan sektor keuangan di Amerika Serikat.

Berkaitan dengan peningkatan dana kelolaan Mandiri Investasi, pihaknya berencana untuk menawarkan produk investasi baru jangka menengah mulai Oktober, berupa empat produk reksa dana terproteksi. Jangka waktu reksa dana terproteksi itu hingga 59 bulan.

“Hasil pendidikan itu akan kita nikmati nanti, tidak secara instan. Karena itu, pendidikan tetap harus jadi prioritas untuk perbaikan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di sela-sela buka puasa bersama media massa di Jakarta, Senin (21/9).

Menurut Bambang, peningkatan anggaran pendidikan yang cukup signifikan pada 2009 memberi peluang untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. (ELN)

BANDUNG, RABU- Provinsi Jawa Barat mulai dilirik investor dari Dubai, Uni Emirat Arab. Kemungkinan besar, sektor yang akan dilirik yakni di bidang usaha mikro, kecil menengah atau UMKM. Hal ini karena 90 persen usaha di Jabar bergerak di sektor UMKM.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf seusai berdialog dengan perwakilan pengusaha dari Dubai dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jabar, di Bandung, Rabu (22/10).

Dede menilai, Dubai memilki peluang untuk menjadi investor di Jabar, untuk itu dia meminta HIPMI untuk merumuskan bentuk kerjasamanya. “Yang saya tahu, investor dari Timur Tengah agak susah datang ke negara ketiga seperti Indonesia. Biasanya mereka main di pasar modal, tidak langsung ke sektor rill, sehingga kerjasama ini perlu dipererat,” katanya.

Meski demikian, Dede belum melihat secara pasti bidang apa yang mereka minati. Akan tetapi umumnya pengusaha Dubai membeli produk di Indonesia untuk di ekspor. “Ketika tadi berbicara tentang pupuk cair, mereka tertarik, tapi saya yakin itu bukan untuk mereka pergunakan sendiri, akan tetapi diekspor lagi,” ungkapnya.

Wagub mengatakan, krisis global yang menyebabkan kenaikan inflasi memaksa Amerika Serikat melakukan pembatasan impor. Kondisi ini bisa saja mengancam nilai ekspor Jabar. Maka, menurutnya sudah waktunya Jabar mengalihkan negara tujuan ekspor terutama ke timur tengah.

“Mudah-mudahan ekspor ke Amerika (Serikat) bisa di subsitusikan ke Timur Tengah. Pasarnya masih cukup luas karena mereka menjadi pusat perdagangan di seluruh Asia,” tutur Dede.

Ia melihat Timur Tengah tidak terlalu merasakan efek dari krisis global. Hal ini dikarenakan negara-negara di kawasan itu tidak menginvestasikan modalnya di dalam negeri seperti Amerika, tetapi investasinya di luar negeri.

“Krisis ini hanya akan mengurangi profitnya bukan membuat negaranya kolaps,” tambahnya.

Ketua bidang Pariwisata HIPMI Jabar, Isnael Iskandar mengatakan ketertarikan pengusaha Dubai ke Jabar dikarenakan Jabar memiliki UMKM yang cukup banyak dan Bandung merupakan pusatnya. Selain itu, karena faktor kedekatan dengan ibu kota yang mampu mengefisienkan pengusaha Dubai untuk memantaunya.

“Tampaknya, mereka tertarik dengan UMKM di bidang garmen tekstil, furniture dan handycraft,” kata Isnael. Saat disinggung mengenai besarnya nilai investasi, dia mengatakan yang paling penting adalah pengusaha Dubai mau mengalihkan dananya yang ada di luar negeri ke Asia.

JAKARTA, SENIN - Indonesia dan Brazil akan melakukan kerjasama pembangunan pabrik gula dan biodiesel dari minyak sawit mentah (“crude palm oil”/CPO).

Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Bachrul Chairi di Jakarta, Minggu (19/10), mengatakan bahwa dua perusahaan Indonesia yang akan ikut dalam misi dagang ke Brazil dalam waktu dekat telah melakukan pertemuan intensif bersama mitra kerjanya di Brazil.

“Yang sudah ada proyek jelas itu dua perusahaan itu. Mereka sudah ada pertemuan intensif,”ujar Bachrul tanpa merinci nilai proyek dan nama perusahaannya.

Misi dagang yang akan dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memang difokuskan pada upaya promosi investasi di dua negara.  Selain dua perusahaan tadi, masih ada empat lainnya yang juga akan menjajaki peluang investasi di Indonesia maupun Brazil.

Awal tahun 2008 sudah ada investasi yang masuk dari PMA senilai 400.000 dollar Amerika untuk bidang industri pakaian jadi dan tekstil. ¨Kami yakin minat investor akan terus meningkat karena pemulihan pascagempa tergolongan cepat,¨ kata Kepala Sub Bidang Peningkatan Potensi Investasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Sugeng Purwanto, Rabu (20/2).

Dalam beberapa tahun terakhir, investasi yang masuk ke DIY didominasi oleh PMA. Mereka biasanya bekerjasama dengan para pengusaha lokal untuk membangun usaha tertentu. Ada juga yang PMDN tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Ke depan PMA kemungkinan masih terus mendominasi mengingat sumber dana mereka cukup besar, katanya.

Menurut Sugeng, nilai investasi yang masuk pada tahun 2007 lebih tinggi dari 2006. Sebagian besar investasi tersebut di bidang usaha furnitur dan perdagangan. Tahun 2006 banyak investor yang masih ragu. Mereka cenderung menunggu sampai rekonstruksi pascagempa membaik dan iklim ekonomi kembali menggeliat, katanya.

Setiap investasi yang masuk harus mengurus izin dari pusat hingga ke pemerintah daerah. Sejak otonomi daerah Pemprov tidak memiliki wewenang apa-apa dalam hal penerbitan surat izin. Kami hanya mendata saja para investor yang masuk ke DIY. Izin diurus di pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Karena tidak memiliki wewenang apa-apa, kami juga tidak dibebani target investasi, katanya.

BKPM mengaku, optimistis target pertumbuhan investasi yang dipatok 15 persen tahun ini bisa tercapai dengan strategi promosi baru yang diterapkan. “BKPM sudah ada target investasi dan fokus negara mana saja serta bidang yang dipromosikan. Kita fokus berpromosi ke Jepang, Korea, AS juga terus kita promosikan,” ujarnya.

Untuk negara tertentu, lanjut Yus’an, BKPM memfokuskan promosi sektor khusus seperti Australia untuk investasi di sektor pertambangan, negara-negara Timur Tengah untuk bidang pariwisata dan pertanian.

Yus’an menambahkan realisasi investasi masih terus tumbuh positif. Ia menyebutkan realisasi investasi Januari-Juni yang tumbuh sebesar 160 persen dibanding pencapaian periode sama 2007 atau mencapai 6,56 miliar dollar AS.

2. Pemotong PPh Pasal 21
a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap.
e.Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
f.  Penyelenggara kegiatan.

3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
a. Pegawai tetap.
b. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis.
c. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
d. Penerima honorarium.
e. Penerima upah.
f.  Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris).

4. Penerima Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21
a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan  syarat:
- bukan warga negara Indonesia dan
- di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya  tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

5. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang  sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :
1. tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
7. agen iklan;
8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
10. peserta perlombaan;
11. petugas penjaja barang dagangan;
12. petugas dinas luar asuransi;
13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

6. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara  Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

II. LAIN-LAIN
1. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
3. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2 ) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
4. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Tarif dan Penerapannya
1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
- Pegawai Tetap; Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- (sebulan); dikurangi iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Penerima Pensiun Bulanan; Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan); dikurangi PTKP. Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai: Penghasilan bruto dikurangi PTKP. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 desember 2008)
- Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai : Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.
- Distributor Multi Level Marketing/direct selling dan kegiatan sejenis; penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.

2. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus; peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto

3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh 15% dari perkiraan penghasilan neto

4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,- dan atau tidak di bayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,- sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.

5. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut:
- 5% dari penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000 s.d. Rp. 50.000.000.
- 10% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000.
- 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 s.d.Rp. 200.000.000.
- 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000.
Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.

6. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima  honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. lId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I Kebawah.

7. PTKP adalah :

8. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

Contoh Penghitungan Pemotongan PPh PasaL 21

1. Penghasilan Pegawai Tetap yang diterima Bulanan
Contoh:
Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari sejak 1 Januari 2009. la memperoleh gaji
sebulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,- sebulan. Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

Penghitungan PPh Ps. 21
Penghitungan PPh Ps. 21 terutang
Gaji Sebulan = 2.000.000
Pengh. bruto = 2.000.000

Pengurangan
Biaya Jabatan: = 5%x 2.000.000 = 100.000
Iuran pensiun = 25.000
Total Pengurangan = 125.000
Pengh netto sebulan = 1.875.000
Pengh. Netto setahun 12 x 1.875.000 = 22.500.000
PTKP setahun:
WP sendiri = 15.840.000
Tambahan WP kawin = 1.320.000
Total PTKP = 17.160.000
PKP setahun = 5.340.000
PPh Ps. 21 = 5 % x 5.340.000 = 267.000
PPh Ps. 21 sebulan = 22.250

2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan
Contoh:
Teja status kawin dengan 1 anak pegawai PT. Mulia, pensiun tahun 2009. Tahun 2009 Teja menerima pensiun sebulan Rp. 2.000.000,-

Penghitungan PPh Ps. 21 :
Pensiun sebulan = Rp. 2.000.000

Pengurangan
Biaya Pensiun 5% x 2.000.000 = Rp. 100.000
Penghasilan Netto sebulan = Rp. 1.900.000
Penghasilan Netto setahun = Rp. 22.800.000
PTKP(K/1) = Rp. 18.480.000
PKP = Rp. 4.320.000
PPh Ps. 21 setahun = 5% x 4.320.000 = Rp. 216.000
PPh Ps. 21 sebulan (Rp. 216.000: 12) = Rp. 18.000

3. Pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, tantiem,Tunjangan Hari Raya atau tahun baru, premi dan penghasilan yang sifatnya tidak tetap, diberikan sekali saja atau sekali setahun.
Contoh :
Ikhsan Alisyahbani adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. la memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp. 2.200.000,00 menerima THR sebesar Rp. 600.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,00 sebulan. Ikhsan Alisyahbani menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0)

PPh Pasal 21 atas gaji dan THR
Penghasilan Bruto setahun = 12x 2.200.000 = Rp. 26.400.000
THR = Rp. 600.000
Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 27.000.000

Pengurangan:
Biaya Jabatan: 5%x 27.000.000 = 1.350.000
Iuran pensiun 12×25.000 = 300.000
Total Pengurangan = Rp. 1.650.000

Penghasilan netto setahun Rp. 25.350.000
PTKP (K/0) setahun = Rp. 17.160.000
PKP setahun = Rp. 8.190.000
PPh Ps. 21 terutang:
5% x 8.190.000 = Rp. 409.500

PPh Pasal 21 atas gaji
Penghasilan Bruto setahun = 12x 2.200.000 = Rp. 26.400.000

Pengurangan:
Biaya Jabatan: 5%x 26.400.000 = 1350.000
Iuran pensiun 12×25.000 = 300.000
Total Pengurangan = Rp. 1.650.000

Penghasilan netto setahun Rp. 24.750.000
PTKP (K/0) setahun = Rp. 17.160.000
PKP setahun = Rp. 7.590.000
PPh Ps. 21 terutang: 5% x 7.590.000 = Rp. 379.500

PPh Pasal 21 atas gaji dan THR – PPh Pasal 21 atas gaji:
= Rp. 409.500,00 – Rp. 379.500,00
= Rp. 30.000,00

4. Penerima Honorarium atau Pembayaran lain.
Contoh :
Ali seorang penceramah memberikan ceramah pada lokakarya dan menerima honorarium Rp. 1.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong (tarif Pasal 17) : 5%xRp.1.000.000,00 = Rp. 50.000,00

5. Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan atau petugas dinas luar asuransi.
Contoh:
Tri seorang penjaja barang dagangan hasil produksi PT Jaya, dalam bulan April 2009 menerima komisi sebesar Rp. 750.000,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 750.000,00 = Rp. 37.500,00

6. Penerima Hadiah atau Penghargaan sehubungan dengan Perlombaan.
Contoh:
Ali pemain tenis yang tinggal di Jakarta, menjadi juara dalam suatu turnamen dan mendapat hadiah Rp. 30.000.000,00  PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen adalah :
5% x Rp. 30.000.000,- = Rp. 1.500.000,-

7. Honorarium yang diterima tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
Contoh :
Gatot seorang arsitek, bulan Maret 2009 menerima honorarium Rp.20.000.000,00 dari PT.Abang sebagai imbalan atas jasa teknik.

Penghitungan PPh Pasal 21 :
15% x 50% x Rp. 20.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00

8. Penghasilan atas Upah Harian.
Contoh :
Eko pada bulan Agustus 2009 bekerja sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini Perkasa. la bekerja sehari sebesar Rp. 120.000,00.
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :
Upah sehari = Rp. 120.000,00
Batas Upah harian yang Tidak di potong PPh = Rp. 150.000,00
PKP Sehari = Rp. 0,00
PPh Pasal 21 Sehari = (5% x Rp. 0,00) = Rp. 0,00

9.Penghasilan berupa uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), dan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus oleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan.
Contoh :
Eko bulan Maret 2009 menerima tebusan pensiun dari Dana  Pensiun “ X” Rp. 70.000,000.
Penghasilan Bruto Rp.70.000.000, Dikecualikan dari Pemotongan Rp.25.000.000
Penghasilan dikenakan pajak Rp.45.000.000,
PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp. 45.000.000,00                = Rp. 2.250.000,-
Jumlah PPh Pasal 21 terutang          = Rp. 2.250.000,-

TARIF  PAJAK & PTKP

1.Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

2. Wajib Pajak Badan  dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak

4. Tambahan tarif Lainnya

Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak (PBB) adalah  = 0,5%
Tarif Pajak yang dikenakan atas BPHTB adalah                   = 5
Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah                                    = 10 %

• Dengan Peraturan Pemerintah  menjadi paling rendah             =   5 %
• Dengan Peraturan Pemerintah  menjadi paling tinggi               = 15 %
• Atas ekspor barang kena pajak                                    =   0 %

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah
Paling rendah                                            = 10 %
Paling tinggi                                              = 75 %
Atas ekspor barang kena pajak                =   0 %

Rivalry adalah prinsip di mana manfaat diinternalisasi atau dipribadikan. Orang lain yang ikut mengkonsumsi barang tersebut akan mengurangi hak atau manfaat orang pertama. Sepotong ikan yang dibeli di pasar akan berkurang manfaatnya jika orang lain ikut memakannya.

Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Carr menulis bahwa perusahaan yang menggunakan teknologi informasi mudah ditiru oleh

pesaingnya. Pandangan ini tidak didukung oleh bukti dari perusahaan seperti Amazon, eBay,

Dell, Wal-Mart and Apple’s iTunes yang merupakan perusahaan yang dibangun dan dikelola

menggunakan teknologi. Oleh karena itu, inovasi didalam proses bisnis, manajemen, dan

organisasi tidaklah mudah ditiru oleh prusahaan manapun.

Baca Selengkapnya >