PBB

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
A. SUBJEK PAJAK ( 250304 )
1 Siapa Subjek PBB ?
Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas
bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai,
dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek PBB yang dikenakan
kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku menjadi Wajib Pajak.
· Dalam hal objek PBB belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, maka
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak.
· Apabila Wajib Pajak dimaksud memberikan keterangan secara tertulis
kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak atas objek
pajak dimaksud, maka :
ü Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan
dimaksud apabila keterangan dimaksud disetujui;
ü Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan
dengan disertai alasan-alasannya apabila keterangan yang
diajukan itu tidak disetujui;
ü Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterimanya keterangan Direktur Jenderal Pajak tidak
memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu
dianggap diterima.
· Tanda pembayaran/pelunasan PBB bukan merupakan bukti pemilikan hak.
B. OBJEK PAJAK ( 250304 )
1 Apa yang menjadi Objek PBB ?
Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan.
· Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya;
· Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
– jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
– jalan TOL;

- kolam renang;
– pagar mewah;
– tempat olah raga;
– galangan kapal, dermaga;
– taman mewah;
– tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
– fasilitas lain yang memberikan manfaat.
2 Objek pajak apa saja yang tidak dikenakan PBB ?
· Objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
· Objek Pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau
yang sejenis dengan itu;
· Objek Pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;
· Objek Pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
· Objek Pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi
internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah
bahwa objek PBB semata-mata hanya digunakan untuk pelayanan umum dan
nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui
antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan
yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik
Negara sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan
Pokok Kehutanan.
3 Bagaimana perlakuan atas Objek PBB yang digunakan oleh negara untuk
penyelenggaraan pemerintahan ?
Objek PBB yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan,
penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
C. TARIF PAJAK (250304 )
1 Berapa besarnya tarif PBB ?
Tarif PBB adalah tunggal sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

D. DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PBB (250304 )
1 Apa yang boleh dikurangkan dalam penghitungan PBB ?
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). NJOPTKP diberikan
kepada setiap Wajib Pajak sebagai pengurang penghitungan PBB terutang.
2 Berapa besarnya NJOPTKP ?
NJOPTKP ditetapkan secara regional (setiap kabupaten/kota) paling banyak
sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak oleh
Kepala Kanwil DJP atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan
pendapat Pemda setempat.
3 Bagaimana perlakuan pemberian NJOPTKP kepada Wajib Pajak yang
memiliki lebih dari satu Objek PBB ?
NJOPTKP diberikan hanya sekali untuk Objek PBB yang nilainya paling tinggi
untuk satu tahun pajak.
4 Apakah dasar pengenaan PBB ?
Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (sales value = NJOP), yaitu
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru,
atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah
tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
Yang dimaksud dengan :
· Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara
membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
· Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang
dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut;
· Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak
tersebut.
5 Bagaimana cara untuk memudahkan penghitungan PBB terutang ?
Cara untuk memudahkan penghitungan PBB terutang adalah dengan membuat
klasifikasi bumi dan bangunan, yaitu pengelompokan bumi dan bangunan

menurut nilai jualnya. Klasifikasi dimaksud sekaligus sebagai pedoman
penentuan NJOP.
Faktor-faktor yang diperhatikan dalam dalam penentuan klasifikasi bumi
adalah :
1. letak;
2. peruntukan;
3. pemanfaatan;
4. kondisi lingkungan dan lain-lain.
Faktor-faktor yang diperhatikan dalam dalam penentuan klasifikasi bangunan
adalah :
1. bahan yang digunakan;
2. rekayasa;
3. letak;
4. kondisi lingkungan dan lain-lain.
6 Apakah dasar penghitungan PBB ?
Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (assessment value =
NJKP) yaitu suatu persentase tertentu dari NJOP yang dipergunakan sebagai
dasar penghitungan PBB. NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh
persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP.
Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2002:
· Objek PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sebesar 40 % dari
NJOP;
· Objek PBB lainnya :
1) sebesar 40 % dari NJOP apabila NJOP bernilai Rp1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah ) atau lebih;
2) sebesar 20 % dari NJOP apabila NJOP bernilai kurang dari
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ).
7. Bagaimana cara menghitung PBB terutang ?
Penghitungan PBB adalah sebagai berikut :
– NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Jumlah NJOP bumi dan
bangunan
– NJOP untuk penghitungan PBB = NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
dikurangi dengan NJOPTKP
– NJKP = (20% atau 40%)* x NJOP untuk penghitungan PBB
– PBB yang terutang = 0,5% x NJKP
NJOP bumi = luas bumi x NJOP bumi per m2
NJOP bangunan = luas bangunan x NJOP bangunan per m2
*) Besarnya ditentukan berdasarkan jumlah NJOP bumi dan
bangunan dan sektor.

E. TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PBB
TERUTANG (250304 )
1. Kapan saat PBB terutang?
Saat PBB terutang adalah keadaan objek PBB pada tanggal 1 Januari untuk
suatu tahun pajak tertentu (jangka waktu satu tahun takwim)
2. Dimana tempat PBB terutang?
Tempat PBB terutang adalah :
a. untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang
meliputi letak objek PBB;
b. untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten/Kota, yang meliputi letak objek
PBB.
F. PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP),
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT), DAN SURAT
KETETAPAN PAJAK (SKP) (250304 )
1. Apa kewajiban subjek PBB dalam rangka pendaftaran Objek PBB ?
Mendaftarkan objek PBB-nya dengan mengisi SPOP secara jelas, benar, dan
lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke KPPBB/KP4/tempat lain yang
ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi letak objek PBB, selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek PBB.
Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana diatur lebih
lanjut oleh Menteri Keuangan.
SPOP adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan Objek PBB yang
akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung PBB yang terutang.
Yang dimaksud dengan jelas, benar, dan lengkap adalah:
· Jelas, berarti penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian
rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara
maupun Wajib Pajak sendiri;
· Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya;
· Lengkap berarti seluruh bagian yang harus diisi oleh Wajib Pajak terisi
semua dan ditandatangani.
2. Apa sanksi yang dapat dikenakan apabila Wajib Pajak tidak
mengembalikan SPOP atau mengisi SPOP secara jelas, benar, dan lengkap ?
a. Sanksi Administrasi

- Dalam hal WP tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
(SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari PBB
yang terutang.
– Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak
benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa
denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang
terutang.
b. Sanksi Pidana
– Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau
mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan
kerugian bagi negara, dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya
6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat
pajak yang terutang;
– Barang siapa karena dengan sengaja :
1). Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat
Jenderal Pajak;
2). Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap
dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
3). Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen yang
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
4). Tidak memperlihatkan data atau tidak meminjamkan surat atau
dokumen lainnya;
5). Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang
diperlukan;
sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar
5 (lima) kali pajak yang terutang. Sanksi pidana tersebut dilipatkan dua
apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan
sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau
seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.
3. Apakah yang dimaksud dengan SPPT ?
SPPT adalah Surat Keputusan Kepala KPPBB mengenai besarnya PBB terutang
yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada 1 (satu) tahun pajak tertentu. SPPT
diterbitkan berdasarkan data sebagaimana tertulis pada SPOP.
4. Apa hak Wajib Pajak atas SPPT ?

· Menerima SPPT PBB setiap tahun pajak.
· Mendapatkan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketetapan
PBB.
· Mengajukan keberatan dan atau pengurangan.
· Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau Bukti Pelunasan
Pembayaran PBB dari Tempat Pembayaran (TP yaitu Bank/Kantor Pos yang
tercantum pada SPPT atau ATM) atau Tanda Terima Sementara (TTS) dari
petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi dengan SK
Walikota/Bupati.
5. Apa kewajiban Wajib Pajak atas SPPT ?
· Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan menyampaikannya kembali
kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan Daerah/KP4 untuk diteruskan
ke KPPBB yang menerbitkan SPPT atau menyampaikannya ke KPPBB.
· Membayar/melunasi PBB terutang pada tempat yang telah ditentukan.
6. Apakah yang dimaksud dengan SKP PBB?
SKP PBB adalah Surat Keputusan Kepala KPPBB yang memberitahukan
besarnya PBB yang terutang termasuk denda administrasi kepada Wajib Pajak
yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
7. Apa yang menyebabkan SKP PBB diterbitkan ?
SKP diterbitkan apabila :
· Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak disampaikan kembali dalam
jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
· Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ada ternyata
jumlah PBB yang terutang lebih besar dari jumlah PBB yang dihitung
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh WP.
8. Berapakah besarnya PBB terutang dalam SKP PBB?
· Jumlah PBB yang terutang dalam SKP yang disebabkan oleh pengembalian
SPOP lewat 30 hari setelah diterima WP adalah sebesar pokok pajak
ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
· Jumlah PBB yang terutang dalam SKP yang disebabkan oleh hasill
pemeriksaan atau keterangan lainnya, dihitung berdasarkan SPOP ditambah
denda administrasi 25% dari selisih PBB yang terutang.
G. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN (250304 )
1. Kapan batas waktu pelunasan utang PBB ?

· Berdasarkan SPPT yang diterima, Wajib Pajak harus melunasi utang PBBnya
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.
· Berdasarkan SKP yang diterima, Wajib Pajak harus melunasi utang PBBnya
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP.
2. Berapa denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang belum melunasi
utang PBB-nya setelah lewat jatuh tempo ?
PBB terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang
dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang
dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.
3. Bagaimana cara membayar PBB ?
Wajib pajak membayar PBB terutang melalui :
– Bank atau Kantor Pos yang tercantum pada SPPT atau
– ATM bank-bank tertentu (BCA, BII) atau
– Counter/teller bank-bank tertentu (Bank Nusantara Parahyangan) atau
– Petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi dengan SK
Walikota/Bupati.
Catatan : Pembayaran harus dilakukan sekaligus (tidak diperkenankan
mencicil).
4. Apakah dasar penagihan PBB ?
Dasar penagihan PBB adalah SPPT, SKP, dan Surat Tagihan Pajak (STP).
5. Apa saja yang dapat ditagih dengan STP PBB?
Pokok pajak terutang yang belum atau kurang dibayar dan atau denda
administrasi. STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterimanya STP oleh Wajib Pajak.
6. Dalam hal bagaimana STP PBB diterbitkan ?
· Wajib pajak tidak melunasi PBB terutang setelah lewat jatuh tempo
pembayaran SPPT/SKP.
· Wajib pajak melunasi PBB terutang setelah lewat jatuh tempo pembayaran
SPPT/SKP, tetapi denda administrasi tidak dilunasi.
7. Apakah upaya yang dapat dilakukan apabila STP PBB telah lewat jatuh tempo
dan tidak dilunasi ?

Apabila STP PBB tidak dibayar setelah lewat jatuh tempo ditagih dengan Surat
Paksa (SP) berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa setelah terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.
H. KEBERATAN DAN BANDING (250304 )
1. Apa saja yang dapat diajukan permohonan keberatan PBB ?
Yang dapat diajukan keberatan PBB adalah besarnya PBB terutang sebagaimana
tercantum dalam SPPT atau SKP.
Keberatan dimaksud dapat dikarenakan :
· Kesalahan luas bumi dan atau bangunan;
· Kesalahan klasifikasi bumi dan atau bangunan;
· Kesalahan penetapan/pengenaan;
· Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB antara
Wajib Pajak dan fiskus;
· Kesalahan Penetapan Subjek Pajak.
Keberatan atas SPPT atau SKP harus diajukan masing-masing dalam satu surat
keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak.
2. Bagaimana tata cara permohonan keberatan PBB ?
· Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada
Kepala KPPBB disertai dengan alasan yang jelas.
· Menyampaikan permohonan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT atau SKP,
kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
· Diajukan per Objek PBB dan per tahun pajak.
· Melampirkan foto kopi sebagai berikut :
o Bukti pemilikan hak atas tanah/sertifikat; dan/atau
o Bukti Surat Ukur/Rincik; dan/atau
o Akta Jual Beli; dan/atau
o SPPT/SKP; dan/atau
o Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
o Bukti pendukung (resmi) lainnya.
Ø Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat
Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat
Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat
Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
Ø Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan,
Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang
menjadi dasar pengenaan PBB.

Ø Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB dan
pelaksanaan penagihan.
3. Berapa lama jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan PBB ?
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima, harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan,
maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
4. Apa yang dapat disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum keputusan
keberatan diterbitkan ?
Sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan, Wajib Pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
5. Apa bentuk keputusan keberatan ?
Keputusan Keberatan dapat berupa :
· menerima seluruhnya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam
pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan terbukti
kebenarannya.
· menerima sebagian, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam
pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan sebagian
terbukti kebenarannya.
· menolak, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajuan
keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan tidak terbukti
kebenarannya.
· menambah jumlah pajaknya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan
dalam pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan,
mengakibatkan peningkatan jumlah PBB-nya.
6. Apa yang dapat dilakukan Wajib Pajak jika permohonan keberatannya
ditolak ?
Wajib pajak yang keberatannya ditolak dapat mengajukan banding ke Badan
Pengadilan Pajak (BPP).
Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983
tentang KUP stdtd UU Nomor 16 Tahun 2000.
7. Apa bentuk putusan Banding ?
Putusan Banding dapat berupa :
– menolak;

- mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
– menambah pajak yang harus dibayar;
– tidak dapat diterima;
8. Bagaimana sifat Putusan Banding ?
Putusan Banding oleh BPP bukan merupakan putusan final dan dapat diajukan
Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
9. Bagaimana jika Putusan Banding menerima sebagian atau seluruhnya ?
Apabila putusan banding menerima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan
pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal
pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran PBB sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.
I. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB (250304 )
1. Bagaimana pengelolaan hasil penerimaan PBB ?
Hasil penerimaan PBB dibagi dengan perimbangan sebagai berikut :
· 10% (duapuluh persen) untuk pemerintah pusat (6,5% dikembalikan lagi
secara merata ke setiap kabupaten/kota dan 3,5% diberikan kepada
kabupaten/kota yang mencapai target penerimaan sektor pedesaan dan
perkotaan);
· 16,2% (enambelas koma dua persen) untuk propinsi;
· 64,8% (enampuluh empat koma delapan persen) untuk kabupaten/kota.
· 9% (sembilan persen) untuk biaya pungut (diberikan kepada kabupaten/kota,
propinsi, dan Ditjen Pajak)
J. PENGURANGAN (250304 )
1. Kepada siapa pengurangan PBB dapat diberikan ?
Pengurangan PBB yaitu pemberian keringanan pembayaran PBB yang terutang
atas Objek PBB dapat diberikan kepada :
· Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek PBB
yang ada hubungannya dengan Subjek PBB dan atau karena sebab-sebab
tertentu lainnya, yaitu :
o lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat
terbatas yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak
Orang Pribadi;
o Objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya

meningkat disebabkan karena adanya pembangunan atau perkembangan
lingkungan;
o Objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari
pensiun, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
o Objek PBB yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh
masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit
dipenuhi;
o Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak
Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius
sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin
perusahaan;
Pemberian pengurangan dapat diberikan setinggi-tingginya 75% (tujuh
puluh lima persen) dan ditetapkan berdasarkan kondisi/penghasilan Wajib
Pajak.
· Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal objek PBB terkena bencana alam
seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya
serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah
penyakit, dan hama tanaman.
Untuk kondisi Wajib Pajak ini dapat diberikan pengurangan sampai dengan
100% (seratus persen).
· Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela
kemerdekaan termasuk janda/dudanya.
Pemberian pengurangan ditetapkan 75% (tujuh puluh lima persen), akan
tetapi bagi janda/dudanya telah menikah lagi diberikan setinggi-tingginya
75% (tujuh puluh lima persen) dan ditetapkan berdasarkan
kondisi/penghasilan Wajib Pajak.
2. Bagaimana tata cara pengajuan permohonan pengurangan PBB ?
· Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala KPPBB
yang menerbitkan SPPT/SKP dengan menyebutkan persentase pengurangan
yang diminta.
· Pengajuan permohonan dilakukan dengan ketentuan :
o Untuk ketetapan PBB s/d Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat
diajukan secara perseorangan atau kolektif (melalui Kepala Desa/Lurah
dan diketahui oleh Camat).
o Untuk ketetapan PBB di atas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) harus
diajukan oleh WP yang bersangkutan dengan melampirkan :
1). fotokopi SPPT/SKP PBB Tahun Pajak yang dimohonkan;
2). fotokopi STTS tahun pajak terakhir;
3). fotokopi KTP/SIM/Tanda Pengenal Diri lainnya.

o Untuk WP Badan, melampirkan fotokopi :
1). SPPT/SKP PBB tahun yang dimohonkan;
2). fotokopi STTS tahun pajak terakhir;
3). SPT PPh tahun terakhir;
4). Laporan Keuangan Perusahaan.
o Untuk Objek Pajak yang terkena bencana alam, hama tanaman dan
sebab lain yang luar biasa dan bersifat massal diajukan oleh Kepala
Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat dengan mencantumkan namanama
Wajib Pajak yang dimohonkan pengurangannya dengan
mempergunakan formulir yang telah ditentukan.
· Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak
SPPT/SKP diterima Wajib Pajak atau terjadinya bencana alam atau sebabsebab
lain yang luar biasa.
· Pengurangan atas SKP hanya dapat diberikan atas pokok ketetapan PBB
terutang;
· Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka
permohonannya tidak diproses, dan Kepala KPPBB yang bersangkutan harus
memberitahukan secara tertulis kepada WP/Kepala Desa/Lurah, disertai
penjelasan seperlunya.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog pada WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries dan komentar feeds.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: